Arsitektur sebagai Artefak Peradaban dalam Perspektif Istana Negara

Foto

Asrinesia.com – Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mengadakan diskusi webinar Pro Talk Series #02 mengenai Paradigma kota dan arsitektur di masa depan, dalam konteks desain arsitektur sebagai artefak peradaban, khususnya istana negara.

Acara diisi oleh pembicara Arsitek M. Ridwan Kamil, IAI – Arsitek dan Perancang Kota, Johannes Widodo – Associate Professor di National University of Singapore (NUS), Singapura dan Arsitek Yandi Andri Yatmo, IAI – Guru Besar Arsitektur Universitas Indonesia (UI), dan bertindak selaku moderator Arsitek Imelda Akmal, IAI.

Acara yang berlangsung secara daring ini akan berlanjut hingga 4 (empat) seri kedepan, yang akan diadakan per 2(dua) minggu dengan diisi berturut-turut oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia ,Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) dan Green Building Council Indonesia (GBCI).

Dalam paparannya, Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat sekaligus seorang arsitek) menyatakan beberapa catatan, “Bahwa desain arsitektur atau kota lebih kompleksnya adalah bentuk ekspresi diri dan budaya. Dalam upaya membangun masa depan, karenanya ibukota (IKN) yang merupakan artefak arsitektur dan kota haruslah memiliki identitas sebagai wujud peradaban bangsa tersebut, termasuk kearifan lokal yang dimiliki.”

Selain itu juga Kang Emi, (demikian dia biasa dipanggil) menyatakan, “IKN dan Istana Negara pada dasarnya merupakan simbol politik sebuah negara, sebagai “wajah utama” sebuah negara yang dihadirkan melalui ekspresi arsitektur kota tersebut. Sejarah ibukota negara RepublikIndonesia sendiri selama ini sebatas menjadikan kota yang telah ada sebagai ibukota dengan menambahkan fungsi pusat pemerintahan. Belum pernah sebelumnya ibukota didesain secara terintegrasi dari nol. Dalam kaitan IKN sebagai symbol politik, maka rencana perpindahan ibukota yang baru adalah sebuah keputusan politis.

Keberhasilan pemilihan Masterplan IKN baru sebagai sebuah karya hasil sayembara merupakan sebuahh tindakan politis sebagai wujud proses demokratis partisipasi warga dalam mendesain ibukotanya. Kedepan desain pemenang hasil sayembara tersebut tentunya perlu dijaga agar dapat diwujudkan terbangun dengan baik, meski pada prosesnya akan terdapat penyesuaian-penyesuaian biaya atau teknis seperti pada proyek-proyek arsitektur pada umumnya. Termasuk pula dalam hal desain istana negara.

Perencanaan arsitektur dan kota yang baik tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip kelayakan huni maupun skala kota yang secukupnya. Kota yang baik harus “compact” dimana orang-orang yang tinggal dapat dengan tidak merasa terpaksa untuk bepergian dengan berjalan kaki. Di kota yang baik kita dapat menikmati arsitekturnya dengan berjalan kaki, tanpa harus bergantung pada kendaraan. Kota dimana kaya miskin dapat tinggal bersanding, dimana ruang publik hadir secara adil.

Ibukota RI hendaknya tidak menjadi sekedar kumpulan arsitektur yang bagus secara estetika namun tidak membentuk sebuah peradaban kota. Peradaban kota itu sendiri utamanya  terkait tiga hal, yaitu Design, Density (Kepadatan) dan Diversity (Keragaman). Kota yang desainnya baik harus memiliki fungsi campuran tidak hanya satu fungsi, misalnya hanya fungsi perkantoran pemerintahan saja.

Adalah penting untuk dapat menjaga, mengawal proses desain ibukota agar tidak menjadi sebuah IKN yang gagal, yaitu dengan melibatkan Asosiasi-asosiasi profesi secara penuh. Perancangan bangunan di ibukota nanti tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun haruslah dilakukan oleh profesi yang berkompeten yaitu arsitek. IAI harus terlibat dalam menjaga perancangan bangunan negara, karena didalamnya terdapat tanggungjawab moral dan keselamatan penggunanya.

IKN harus dapat mengekspresikan budaya daerah-daerah di Indonesia sebagai wajah bangsa Indonesia. Untuk itu asosiasi profesi seperti IAI harus ikut aktif mendampingi Pemerintah sebagai Tim Penasihat Arsitektur dalap perencanaan IKN. Hal ini penting guna menjaga hal-hal seperti kelayakan pembiayaan maupun lainnya, seperti pada desain bangunan Istana Negara.

Pembicara kedua, Johannes Widodo menjelaskan beberapa catatan Prinsip perencanaan ibukota ditilik dari aspek sejarah berdasarkan kajian Naratif, Morfologi dan Pola Pikir dalam desain arsitektur.

Menurut Johannes Widodo, “Rancangan ibukota yang umumnya memiliki bahasa-bahasa arsitektur akan kekuasaan / kontrol, umumnya tercermin dalam penataan pola-pola aksis jalan yang simetris, pembagian hierarki ruang, monumentalitas bangunan yang ikonik dan lain sebagainya. Sejarah mencontohkan bagaimana pola-pola tersebut terbentuk dalam penataan ibukota Amerika Serikat – Washington DC, pun dalam rencana perancangan ibukota Jerman di masa kekuasaan Hitler – Germania yang mencakup wilayah hingga negara-negara di Eropa Barat.

Di Indonesia sendiri di masa kekuasaan kerajaan Majapahit, penataan ibukota Trowulan juga memiliki pendekatan penataan kota dengan  prinsip ideology Mandala, dimana penataan kota tetap memperhatikan keseimbangan dengan alam sebagai lingkungan hidup manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta. Konsep yang me-nihil-kan jantung kota sebagai ‘hak’ bagi kehidupan yang harus dijaga, bukan untuk dipenuhi dengan beton.

“Perancangan kota yang berkelanjutan (sustainable) menempati prioritas utama dalam pembentukan kota, yang dilanjutkan dengan berbagai aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan di prioritas kedua, sebelum akhirnya menyentuh aspek ekonomi pada prioritas terakhir,” tutur Johannes.

Sementara pada paparan ketiga, Yandi Andri Yatmo menjelaskan hal-hal yang perlu menjadi acuan perancangan kota di masa depan.

“Banyak hal-hal baru terkait teknologi dan perubahan gaya hidup telah menjadi sumber pemrograman arsitektur saat ini yang berbasis data. Apa yang dahulu menjadi prinsip-prinsip desain kota seperti keteraturan, penataanan obyek visual atau lainnya tidak lagi menjadi sebuah patokan untuk sebuah kota yang ideal.

Peradaban kota saat ini telah berkembang seiring dengan peran arsitek dalam menterjemahkan arsitektur yang sesuai dengan tuntutan masyarakat kota kini dan di masa depan,” ujar Yandi.

“Terdapat perubahan paradigma-paradigma baru tentang arsitektur dengan pengutamaan pada kesehatan, keselamatan dan ekologi lingkungan. Sementara pendekatan desain juga berkembang pada desain yang berbasis informasi data dan pemograman baru, yang tidak semata-mata mengandalkan teori-teori desain kota seperti di masa lalu,” tambah Yandi.

“Perancangan kota kini dan di masa depan tidak sebatas hanya smart city, kehadiran teknologi media dunia maya menghasilkan informasi jaringan yang telah menjadi data acuan dalam merencanakan koneksi antar fungsi dalam arsitektur kota, yang dahulu selalu berlandaskan paham geometri. Kehadiran sebuah obyek arsitektur tidak lagi hanya dapat dipandang sebagai wujud tersendiri, namun lebih jauh bagaimana ia saling berhubungan (konektivitas) dengan obyek lainnya, tutup Yandi.